Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Bahlil Lahadalia, membantah keras tudingan yang menyebutkan bahwa gelombang pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa dipicu oleh kelangkaan pasokan batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU.
Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM telah melakukan langkah antisipasi sejak awal. Pihaknya telah menginstruksikan sejumlah produsen batu bara domestik untuk menjamin kelancaran suplai energi primer tersebut demi memenuhi kebutuhan PT PLN Persero.
Berdasarkan data operasional, konsumsi batu bara tahunan yang dibutuhkan oleh PLN berada di angka 154 juta ton. Sementara itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Ditjen Minerba telah menetapkan kuota penugasan nasional yang jauh lebih tinggi, yakni berkisar antara 180 hingga 190 juta ton per tahun.
Dari total tersebut, volume yang sudah resmi terikat kontrak saat ini telah mencapai 134 juta ton.
Melihat kalkulasi tersebut, Bahlil menilai secara matematis tidak ada alasan bagi sistem pembangkit untuk kekurangan bahan bakar.
Ia menekankan bahwa kendala yang terjadi saat ini murni berada di ranah distribusi hilir yang menjadi tanggung jawab internal maskapai setrum negara, bukan lagi di bawah kendali regulasi Kementerian ESDM.
Total kebutuhan batu bara PLN itu 154 juta ton. Dari jumlah itu, Ditjen Minerba sudah memberikan penugasan ke perusahaan-perusahaan nasional sebesar 180 sampai 190 juta ton, dan yang sudah dikontrakkan mencapai 134 juta ton.
Artinya, sisa pemenuhan tinggal sekitar 18 juta ton lagi. Jadi, di sebelah mana kekurangannya? Masalah teknis pengiriman hingga sampai ke interkoneksi pembangkit power plant itu sudah masuk dalam ranah manajemen logistik PLN, bukan tugas Ditjen Minerba lagi, ujar Bahlil dalam pernyataan resminya.
Desak Langkah Mitigasi dan Evaluasi Total
Merespons keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas harian, Kementerian ESDM meminta manajemen PLN bergerak cepat. Sebagai pemegang kendali tunggal atas sistem kelistrikan nasional, PLN dituntut segera menerapkan strategi mitigasi yang terukur guna mengembalikan kenyamanan pelanggan.
Bahlil mengaku telah menjalin komunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, untuk mengawal penyelesaian masalah ini secara komprehensif.
Saya sudah berkoordinasi langsung dengan Pak Dirut PLN.
Saya instruksikan agar segera diambil langkah-langkah taktis dan terukur demi meminimalkan dampak merugikan di lapangan, terutama menghentikan pemadaman berkala yang saat ini dikeluhkan oleh masyarakat, tutur Bahlil. ***